Karya Pemuda untuk Indonesia

Tepat 84 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia menyelenggarakan sebuah kongres yang merepresentasikan betapa besarnya semangat untuk mengambil andil bagian pada torehan sejarah bangsa. Serta mengecam segala bentuk bibit-bibit diskriminasi, pembodohan dan perpecahan bangsa khususnya di kalangan pemuda. Yang kemudian terumuskan pada sebuah rumusan sederhana yang sarat makna bernama Sumpah Pemuda.

Pemuda adalah sosok yang memiliki begitu banyak kesempatan dan kemampuan untuk melakukan berbagai hal. Tenaga, pikiran dan hati berada pada level tetinggi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya. Inilah yang mendasari mengapa begitu besar harapan bangsa yang disematkan di pundak para pemuda Indonesia. Sejarah mencatat, sebelum bangsa ini merdeka, para pemuda memanfaatkan potensi tenaga, pikiran dan hati mereka untuk mengangkat senjata melawan segala bentuk pembodohan dan penjajahan. Hasilnya tidak sembarangan, kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah muara besar hasil perjuangan pemuda Indonesia.

Sudah menjadi hakikat seorang pemuda untuk menjadi tulang punggung kemajuan bangsa. Dan apa yang dimiliki pemuda Indonesia hari ini sudah lebih dari cukup untuk memulai itu semua. Bonus demografi yang akan terjadi di bangsa ini adalah sebuah potensi besar untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia. Jumlah umur produktif Indonesia akan berada pada level tertinggi sepanjang sejarah. Pemuda Indonesia-lah yang memegang kunci seberapa mampu bangsa ini memanfaatkan bonus demografi tersebut untuk meningkatkan pembangunannya.

Situasi ini menjadi waktu yang sangat tepat bagi para pemuda untuk mengubah gagasan-gagasannya dari sekedar makalah ilmiah ataupun program kreativitas, menjadi sebuah tindakan nyata guna menyelesaikan permasalahan bangsa satu demi satu. Segala bentuk bantuan dan dukungan baik secara riil maupun materiil untuk semua disiplin ilmu bertebaran tersedia untuk membantu para pemuda membangun gagasannya, mulai dari yang disediakan pemerintah lewat 20% dana pendidikan maupun yang asalnya dari sektor swasta dan organisasi non-profit. Contoh keberhasilan implementasi karya pemuda begitu banyak tersebar di berbagai belahan bumi Indonesia. Dan inilah saatnya menstimulasi lebih banyak pemuda untuk merealisasikan ide-ide kreatifnya, karena semakin banyak ide terimplementasi, semakin dekat bangsa ini menuju gerbang perbaikan dan kemakmuran.

Tidak ada alasan lagi bagi pemuda untuk diam dan tidak menciptakan karya nyata untuk Indonesia. Para pemuda di belahan bumi lain terus bergerak memajukan bangsanya masing masing, sudah saatnya pemuda Indonesia bangun dan tersadar untuk menciptakan karya nyata untuk ibu pertiwi. Tidak perlu ada lagi tawuran antar pemuda, diskriminasi, selisih paham, dan berbagai tindak buruk yang tercipta di kalangan pemuda Indonesia. Saatnya  saling menurunkan ego, mendinginkan kepala dan bahu membahu memajukan bangsa Indonesia. Karena 84 tahun yang lalu, para pemuda bersatu memajukan bangsa, bukan saling jegal apalagi saling caci.

Tulisan ini dimuat di Harian Seputar Indonesia, Selasa, 30 Oktober 2012

Efek Jera untuk Penegak Hukum

Selain korupsi, Indonesia sebenarnya menghadapi sebuah permasalahan klasik dalam hal ketata negaraan yaitu kolusi. Perilaku kolusi biasanya berbentuk perjanjian gelap, penyogokan jaksa serta hakim dan sebagainya. Optimisme penegakan hukum dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang sejak akhir era orde baru di gaung-gaungkan oleh para aktivis sosial politik kemasyarakatan Indonesia semakin memudar melihat kenyataan bahwa lembaga penegak hukum merupakan salah satu lembaga yang justru paling akrab dengan perbuatan haram tersebut.

Penyogokan jaksa, hakim, polisi serta saksi palsu dalam persidangan menjadi komoditas yang sangat akrab di telinga masyarakat sehari hari. Hal ini menyebabkan, kredibilitas penegak hukum yang notabene adalah parameter utama penegakan keadilan di sebuah negara hukum seperti Indonesia menjadi sangat rendah. Alhasil, tidak jarang kita mendengar bahwa penggunaan jalan pintas untuk membebaskan diri dari jeratan hukum, baik kecil maupun besar, menjadi sebuah kebiasaan tersendiri masyarakat negeri ini.

Hal diatas merupakan cerminan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah untuk membersihkan lembaga penegak hukum dari kebiasaan laten tersebut. Pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan kredibilitas penegak hukum agar dapat menjalankan fungsinya sebagai tiang utama penegakan hukum di Indonesia. Hal ini bukan tanpa jalan keluar, pada tahun 2003 pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan segala bentuk korupsi dan kolusi yang menjangkiti bangsa ini. Keberadaan KPK inilah yang harus dijadikan senjata utama bagi pemerintah dalam meningkatkan kredibilitas penegak hukum.

Pemaksimalan KPK dapat dilakukan dengan beberapa jalan, diantaranya, pembuatan sebuah pos khusus untuk melakukan pengawasan kepada seluruh lembaga penegak hukum. Hal ini mengingat tingginya urgensi untuk membersihkan lembaga penegak hukum dari kolusi dan korupsi, agar kredibilitas penegak hukum Indonesia di mata masyarakat meningkat. Yang kedua adalah peningkatan perlindungan bagi para whistle blower yang ada di dalam lembaga penegak hukum. Diperlukan sistem yang menstimulasi serta melindungi para whistle blower untuk mengungkap dan melaporkan tindakan korupsi dan kolusi yang mereka lihat, sehingga akan semakin banyak tercium kasus-kasus yang tersimpan erat di lembaga penegakan hukum. Hal ini akan menjadi pembuka jalan bagi KPK untuk memberantas korupsi dan kolusi lembaga penegak hukum hingga ke akarnya.

Dengan pemaksimalan KPK untuk memberantas kolusi dan korupsi pada lembaga penegak hukum, diharapkan akan ada efek jera dalam melakukan kecurangan dalam hukum, yang kemudian akan bermuara pada meningkatnya efektivitas kinerja lembaga penegak hukum serta kredibilitasnya di mata masyarakat. Sehingga awareness masyarakat kepada hukum akan semakin tinggi dan cita cita bangsa untuk mewujudkan suatu keadilan, tidak hanya secara sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai. 

Tulisan ini dimuat di harian Seputar Indonesia
Selasa, 16 Oktober 2012